Ryamizad mengakui opsi operasi militer tersebut menjadi salah satu poin yang dibicarakan dalam pertemuan trilateral antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia dan Filipina di Tarakan, Kalimantan Utara pada 19 Juni 2017 lalu.
Operasi tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran kekuatan kelompok teroris yang berafiliasi dengan ISIS.
"Presiden Filipina Duterte sudah mengiyakan. Saya sudah bertemu Presiden Filipina dan Menhan Filipina. Dia dukung penuh, silahkan saja katanya," ujar Ryamizard saat ditemui di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2017).
Meski demikian, lanjut Ryamizard, rencana operasi militer tersebut masih menunggu pembentukan payung hukum yang tepat.
Selain itu, berdasarkan hukum Filipina, operasi militer yang melibatkan negara lain harus mendapatkan persetujuan dari unsur parlemen, meski presiden sudah menyetujui.
"Sedang kami pikirkan karena payung hukumnya belum ada. Walaupun Presiden mengiyakan, tapi itu kan presiden, yang lain kan, seperti kongres belum tentu," kata Ryamizard.
Menurut nantan Kepala Staf Angkatan Darat itu, rencana operasi militer bertujuan untuk membantu Filipina dalam mencegah meluasnya kekuatan ISIS ke bagian Selatan.
Selain itu, Indonesia juga telah menjalin kerjasama Patroli Maritim Terkoordinasi Trilateral atau Trilateral Maritime Patrol Indomalphi.
Patroli terkoordinasi tersebut merupakan langkah konkret yang dilakukan ketiga negara untuk menjaga stabilitas di kawasan dalam menghadapi ancaman nyata non-tradisional seperti perampokan, penculikan, terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya di kawasan maritim.
"Tapi ada satu payung hukum di negara manapun bisa latihan bersama paling tidak kita latihan di Kalimantan, di Serawak, kemudian kita latihan di rangkaian kepulauan di Filipina Selatan," kata Ryamizard.
"Kita tak punya tujuan lain selain membantu filipina dan mencegah meluas ke selatan. Jadi banyak gunanya kita menjalin kerjasama trilateral," tambahnya.
Sumber : kompas
EmoticonEmoticon